Politik Amanah Versus Politik Serakah

Banyak orang berpikir bahwa politik itu kotor, licik, dan busuk. Anggapan tersebut barangkali memang tidak salah. Terlebih jika menyaksikan realitas politik belakangan ini nampak hanya sebagai pertarungan elit dengan menghalalkan segala cara demi memperebutkan kursi kekuasaan. Panggung politik akhirnya mirip panggung sandiwara. Apa yang ditampilkan di atas panggung ternyata tidak sesuai dengan yang realitas di balik layar. Retorika politik sekedar menjadi sarana mengumbar janji, namun ujung-ujungnya tak pernah terealisasi, sehingga membuatnya hanya menjadi komedi omong dan pemanis bibir belaka. Korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan perilaku immoral menjadi hal yang lumrah ditampilkan oleh kalangan elit di muka publik. Rakyat kecil diperlakukan seperti sapi perah, hanya diambil dukungan dan suaranya, setelah itu dicampakkan begitu saja. Media beralih fungsi dari penyedia berita bernas dan informasi akurat, menjadi corong berita hoaks dan penebar isu kebencian. Begitulah sebagian gambaran dari dunia perpolitikan kita saat ini.

Sebenarnya politik tak ubahnya seperti sebilah pisau. Ia hanyalah alat yang dipakai oleh aktor-aktornya untuk mencapai tujuan dan ambisi mereka. Jika sang aktor berperangai buruk, licik, dan kotor, pisau itu akan terlihat berlumuran darah dan berpotensi membunuh orang lain. Politik juga bisa berubah tampilan menjadi politik moral jika dimainkan oleh aktor-aktor yang menjunjung tinggi sikap kesantunan dan amanah. Politik yang demikian justru menyejukkan, bahkan akan mampu menebar kemaslahatan bagi rakyat.

Ada contoh-contoh di masa silam ketika politik tidak hanya berwujud politik praktis yang culas dan kotor, namun juga berwujud politik moral yang amanah dan santun. Selama 13 tahun sejak kemunculannya di Mekkah, dakwah Islam dijalankan secara tradisional, door to door, serta berupa pertemuan-pertemuan kecil dan rahasia yang kerap berlangsung di rumah Arqam. Selama itu, kaum muslim hanya berperan sebagai kelompok minoritas, baik secara jumlah maupun potensi kekuatan. Keadaan ini membuat mereka kerap kali ditindas oleh suku-suku terkemuka di Mekkah.

Semenjak kaum muslimin berhijrah dari Mekkah ke Madinah, nabi pun berhijrah dari cara tradisional menuju cara baru dalam berdakwah. Nabi mulai menggunakan politik sebagai salah satu sarana dalam berdakwah. Di awal kedatangannya di Madinah, nabi mengundang perwakilan elemen masyarakat di kota  tersebut, muhajirin maupun anshar; muslim maupun non muslim; Yahudi maupun Nashrani, untuk merembukkan masa depan Madinah. Hasilnya dituangkan dalam deklarasi tertulis yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Satu poin penting dalam deklarasi tersebut adalah komitmen saling membantu dan membela sebagai kesatuan masyarakat Madinah, meskipun mereka berbeda agama maupun suku bangsa. Istilah "politik" kala itu tidak dikenal, namun langkah nabi menyelenggarakan Deklarasi Madinah merupakan langkah politik tingkat tinggi. Hal ini terbukti bahwa Piagam Madinah diakui oleh para pakar politik sebagai perwujudan konstitusi pertama di dunia.

            Nabi adalah sosok pemimpin yang memiliki kepedulian dan komitmen keberpihakan yang tinggi terhadap rakyat kecil. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa dalam kesehariannya, nabi kerap terlihat berbaur bahkan duduk dan makan bersama rakyat kecil. Keteladanan nabi dalam memimpin dan melayani umat, dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau, diantaranya Khalifah Umar bin Khattab. Umar nampaknya bukanlah sosok pemimpin yang suka berada di kantor atau hanya duduk di belakang meja. Ia lebih gemar blusukan, berbaur, dan berdiskusi langsung dengan rakyatnya serta mengecek langsung kondisi kesejahteraan mereka. Pernah suatu ketika ia memikul sendiri sekarung gandum dari baitul mal untuk diberikan kepada sebuah keluarga yang ia temui tengah kelaparan dan tidak memiliki persediaan makanan.

Sikap tersebut tetap ia tunjukkan meski terhadap minoritas rakyatnya yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Suatu ketika seorang tua Yahudi datang dari Mesir ke Madinah menemui Umar untuk mengadukan ‘Amr bin ‘Ash yang menggusur gubuk kecilnya. Kala itu’Amr bin ‘Ash merupakan seorang pejabat yang ditunjuk Khalifah Umar sebagai gubernur di Mesir. Perkara tersebut dilatarbelakangi rencana Gubernur ‘Amr bin ‘Ash membangun masjid megah di sebelah istananya. Namun di lahan tersebut ada sebuah gubuk reyot milik si Yahudi. Gubernur memanggil pemilik gubuk tersebut dan membujuknya agar mau menjual gubuknya. Namun si Yahudi enggan menjual gubuknya meskipun telah dibujuk. Akhirnya Gubernur ‘Amr bin ‘Ash memerintahkan aparatnya melakukan penggusuran gubuk itu. Mendengar pengaduan si Yahudi, Umar langsung mengirim pesan kepada Gubernur ‘Amr bin ‘Ash yang dititipkan kepada si Yahudi. Pesan tersebut berisi teguran dan instruksi kepada Gubernur ‘Amr bin ‘Ash untuk membatalkan rencana pembangunan masjid megah itu. Khalifah juga memerintahkan gubernur membangunkan kembali gubuk si Yahudi.

Beberapa dekade berikutnya, seorang cicit Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh menakjubkan dalam memimpin rakyat. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai khalifah yang amat takut menggunakan fasilitas milik negara dalam bentuk apapun jika bukan dalam rangka tugasnya sebagai kepala negara. Pernah suatu ketika ia mematikan lampu minyak di ruangannya yang sebelumnya ia pakai untuk bekerja, tatkala akan melakukan obrolan pribadi dengan anaknya. Ia tidak mau obrolan tersebut memanfaatkan lampu minyak yang dibeli menggunakan kas negara, meskipun nilainya tidak seberapa.

Tentu saja semua kisah itu bukanlah sekedar dongeng. Perilaku mereka juga bukanlah perilaku settingan apalagi politik pencitraan. Namun itulah secuil gambaran perilaku politik moral yang santun dan amanah di era kenabian dan beberapa kurun setelah itu yang terdokumentasikan dalam literatur sejarah. Peristiwa-peristiwa itu selayaknya tidak hanya menjadi kebanggaan masa lalu ataupun sekedar tertumpuk sebagai dokumen sejarah. Namun semoga itu semua bisa terejawantahkan menjadi spirit dan tuntunan bagi para pemimpin politik di negeri ini dan siapapun yang memutuskan terjun ke arena politik.